MIMBARJAKARTA — Lembaga riset politik dan kebijakan publik Index Politica Indonesia merilis hasil penelitian mengenai Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih, Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Dalam Siaran Persnya, Denny Charter, Founder dan peneliti senior dari Index Politica Indonesia menjelaskan bahwa penelitian ini secara khusus tidak menggunakan survei opini public Multi Stage Random Sampling, tetapi menggunakan pendekatan Evidence-Based Government Performance Evaluation dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA).
“Yang kami ukur adalah kinerja, bukan popularitas. Menteri yang sering diberitakan belum tentu menteri dengan kinerja terbaik. Sebaliknya, menteri yang tidak terlalu populer dapat memiliki kinerja yang sangat baik apabila mampu menghasilkan output dan outcome kebijakan yang terukur,” kata Denny Charter.
Kinerja Tidak Sama dengan Popularitas
Menurut IndexPolitica, terdapat perbedaan fundamental antara popularitas politik dan kinerja pemerintahan.
Popularitas berkaitan dengan tingkat pengenalan, eksposur, persepsi, pemberitaan, atau tingkat keterkenalan seorang pejabat di masyarakat.
Sementara kinerja diukur dari kemampuan seorang menteri menjalankan mandat kementeriannya, menghasilkan kebijakan, melaksanakan program, mencapai target serta menciptakan dampak yang dapat diverifikasi.
“Popularitas adalah persepsi. Kinerja adalah delivery. Karena itu, keduanya tidak boleh dicampur dalam satu indikator,” ujar Denny.
IndexPolitica menilai bahwa mengukur kinerja menteri hanya melalui pertanyaan kepada masyarakat mengenai apakah mereka puas atau tidak puas berpotensi menghasilkan
measurement bias, karena persepsi publik sangat dipengaruhi oleh eksposur media, isu politik, figur, dan popularitas personal.
Sebaliknya, penelitian IndexPolitica berusaha menjawab pertanyaan yang berbeda, apa yang telah dikerjakan kementerian, sejauh mana target dicapai, bagaimana implementasinya, dan apa dampak yang dapat dibuktikan?
Metodologi Evidence-Based Performance Evaluation IndexPolitica menggunakan pendekatan non-survey berbasis bukti dengan menggabungkan analisis dokumen, data kinerja pemerintah, data statistik resmi, evaluasi implementasi kebijakan, analisis outcome serta penilaian terhadap efektivitas kebijakan.
Penilaian dilakukan melalui enam dimensi utama :
1. Policy Output — 20 persen
Mengukur produk dan hasil langsung yang dihasilkan kementerian.
1. Policy Outcome — 25 persen
Mengukur perubahan atau hasil substantif yang muncul sebagai konsekuensi kebijakan.
1. Implementation Effectiveness — 20 persen
Mengukur kemampuan kementerian dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program yang benar-benar berjalan.
1. Public and Economic Impact — 15 persen.
Mengukur dampak terhadap masyarakat, ekonomi, pelayanan publik, maupun sektor yang menjadi tanggung jawab kementerian.
2. Policy Innovation — 10 persen
Mengukur inovasi, reformasi, digitalisasi, simplifikasi, dan pendekatan baru dalam
penyelenggaraan kebijakan.
3. Intergovernmental Coordination — 10 persen
Mengukur kemampuan koordinasi dengan kementerian lain, pemerintah daerah, maupun institusi terkait.
Total bobot penilaian adalah 100 persen.
Data yang digunakan antara lain berasal dari dokumen dan laporan resmi pemerintah serta statistik sektoral.
Dengan demikian, penelitian ini tidak menjadikan hasil survei kepuasan publik sebagai basis utama penilaian.
“Metodologi ini memungkinkan kami membedakan antara kementerian yang
menghasilkan banyak pemberitaan dengan kementerian yang benar-benar
menghasilkan perubahan kebijakan dan output yang terukur,” jelas Denny.
10 Menteri dengan Kinerja Terbaik
Berdasarkan IndexPolitica Government Performance Assessment, sepuluh menteri dengan skor kinerja tertinggi adalah :
Peringkat Menteri Bidang Skor.
1 Andi Amran Sulaiman Pertanian 91
2 Rosan Perkasa Roeslani Investasi & Hilirisasi 89
3 Purbaya Yudhi Sadewa Keuangan 87
4 Abdul Mu’ti Pendidikan Dasar &
Menengah 86
5 Budi Gunadi Sadikin Kesehatan 85
6 Agus Harimurti Yudhoyono Infrastruktur & Pembangunan
Kewilayahan 83.
7 Maruarar Sirait Perumahan & Kawasan
Pemukiman 82.
8 Airlangga Hartanto Perekonomian 81
9 Yassierli Ketenagakerjaan 79
10 Dudy Purwagandhi Perhubungan 77.
IndexPolitica mencatat bahwa kelompok dengan kinerja tertinggi umumnya memiliki program dengan indikator output dan outcome yang relatif jelas.
Sektor pangan, investasi, fiskal, pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur dan ketenagakerjaan
memiliki parameter yang relatif dapat diverifikasi melalui data produksi, investasi, realisasi program, cakupan layanan, pembangunan fisik maupun indikator sektoral.
Sebagai contoh, Kementerian Pertanian mempunyai indikator yang relatif konkret seperti produksi pangan, stok dan produktivitas.
Kementerian Investasi mempunyai indikator berupa realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Sementara sektor pendidikan
dan kesehatan memiliki indikator berupa cakupan program dan peningkatan layanan.
10 Menteri dengan Performance Gap Terbesar.
IndexPolitica juga mengidentifikasi sepuluh kementerian yang memiliki performance gap relatif paling besar, yaitu perbedaan antara besarnya mandat, ekspektasi kebijakan dan
output/outcome yang dapat diverifikasi sampai periode penelitian.
Peringkat Menteri Bidang Skor.
1 Natalius Pigai Hak Asasi Manusia 56
2 Dody Hanggodo Pekerjaan Umum 59
3 Raja Juli Antoni Kehutanan 61
4 Widiyanti Putri Wardhana Pariwisata 62
5 Yandri Susanto Desa & Pembangunan
Daerah Tertinggal 63
6 Wihaji Kependudukan &Pembangunan Keluarga 64
7 Arifatul Choiri Fauzi Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 65
8 Maman Abdurrahman UMKM 66
9 Teuku Riefky Harsya Ekonomi Kreatif 67
10 Ferry Joko Yuliantono Koperasi 68.
IndexPolitica menegaskan bahwa masuk dalam kelompok performance gap tidak berarti seorang menteri tidak bekerja atau tidak memiliki program.
“Ini bukan daftar menteri baik
dan menteri buruk secara personal. Ini adalah pengukuran terhadap tingkat pencapaian mandat kementerian dibandingkan dengan output dan outcome yang dapat diverifikasi,”
kata Denny.
Kinerja Harus Dilihat dari Outcome
IndexPolitica melihat salah satu persoalan utama evaluasi pemerintahan adalah kecenderungan mengukur keberhasilan dari jumlah program yang dilaksanakan, bukan dari dampaknya.
Karena itu penelitian memberikan bobot terbesar, yaitu 25 persen, kepada policy outcome.
Sebagai contoh, jumlah peserta sebuah program kesehatan tidak secara otomatis menunjukkan keberhasilan program tersebut.
Evaluasi harus dilanjutkan dengan melihat apakah pemeriksaan menghasilkan deteksi penyakit, apakah pasien memperoleh tindak lanjut, dan apakah terdapat perbaikan indikator kesehatan.
Demikian pula pembangunan rumah tidak hanya dinilai dari jumlah
rumah yang dibangun, tetapi juga apakah rumah tersebut benar-benar dihuni, terjangkau, memenuhi standar kelayakan, dan berkontribusi mengurangi persoalan perumahan.
“Output menunjukkan apa yang dilakukan pemerintah. Outcome menunjukkan apakah tindakan pemerintah tersebut menghasilkan perubahan. Bagi kami, outcome jauh lebih penting,” tutup Denny Charter.
