Kantor Kepala Desa Maffa, Kecamatan Gane Timur, Halmahera Selatan, beberapa waktu lalu didemo Warga Setempat karena diduga ulah Sang Kepala Desa. Nampak dalam gambar tulisan yang menyebut Copot Kades Koboi.
MIMBARHALSEL – Sejumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Desa Maffa Kecamatan Gane Timur, Halmahera Selatan hingga kini masih meratapi nasib mereka akibat gaji sejak 6 bulan lalu tidak dibayarkan oleh Kepala Desa.
Para anggota BPD Desa Maffa itu melalui salah satu warga kepada Mimbarberita.biz.id mengatakan ulah Kepala Desa sudah keterlaluan mengingat hak dari personil BPD sudah enam bulan tidak dibayarkan tanpa alasan tanpa merasa berdosa.
Informasi tersebut kini sudah menjadi rahasia umum alias Viral di seantero Desa Maffa bahwa betapa kelakuan sang kepala Desa tidak membayar gaji para anggota BPD Jutaan rupiah itu.
Menurut salah satu warga yang menjadi penyambung suara dari para anggota BPD tersebut, kepala desa telah mengakui bahwa gaji itu hingga kini belum terbayarkan namun tidak ada kepastian dan jaminan untuk ditunaikan.
Para warga Desa Maffa itu memberikan batas waktu kepada Kepala Desa yang terpilih sejak 2023 lalu itu paling lambat Akhir bulan September ini segera bayarkan hak para anggota BPD tersebut.
Mereka mengancam jika Kades tidak segera membayarkan gaji, warga Maffa akan menggelar aksi protes dan mosi tidak percaya serta melaporkan secara tertulis kepada Bupati Halsel atas kepemimpinan Kepala Desa yang dinilai tidak amanah dan tidak jujur.
Kepala Desa Maffa Harun Hamid, tercatat pernah mendapat demo warga yang menolak dirinya dari Jabatan yang berlagak Koboi, Tulis Coretan dinding warga di Kantor Desa beberapa saat lalu.
Terhadap dugaan penyelewengan gaji Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maffa itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Selatan, Dr.Iksan Mursid, SPd, MSi kepada Mimbarberita hanya mengatakan dirinya selaku kepala bidang belum menerima laporan tertulis dari BPD Maffa.
“Konfirmasi langsung ke pak Kadesnya soalnya kades yang tau berapa orang BPD yang belum bayar dan berapa bulan yang belum dibayar, apa lagi kami dari dinas belum menerima laporan dari BPD secara tertulis,” Ujar Iksan singkat.
Ketika ditanyakan bukankah kades secara lisan sudah mengakui bahwa gaji anggota BPD itu dia belum bayar? Iksan sudah tak lagi menjawab.
Begitu juga ketika ditanyakan Masalah gaji anggota BPD sudah diketahui dinas PMD, atas tindakan kades seperti itu dimana penegakkan disiplin administrasi keuangan dari dinas PMD Halsel?
Lagi lagi sang Kabid Pemerintahan Desa itu langsung terdiam hingga berita ini tayang.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(PMD) Muhammad Zaki ABD. Wahab, SH, saat dimintai penjelasan hingga kini tak kunjung menjawab pertanyaan media ini.
Jika instansi pembina diatasnya yang diharapkan warga dan para anggota BPD korban gaji tidak dibayar sang Kades untuk bertindak tidak dilakukan lantas mereka harus berharap kepada siapa lagi.
Sang Kepala Desa Maffa, Harun Hamid saat dikonfirmasi mengakui bahwa gaji Anggota DPD masih ada dua orang yang belum dibayar.
Harun membantah bahwa gaji yang belum dibayar hanya 3 bulan dan bukan 6 bulan sebagimana yang disangkakan pada dirinya.
“Sisa dua orang yang belum dibayar,itu juga cuma 3 bulan, insya Allah satu dua hari hari ini sudah dibayar. Dan cuma 3 orang saja, sisanya sudah dipotong di arisan pemdes dan arisan BPD,” Ujar Kades.
Ketika ditanyakan apa penyebab sehingga gaji sebagian anggota BPD tidak dibayarkan hingga beberapa bulan, Kades Harus Hamid tidak menjawab.
Walaupun demikian Warga Maffa berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas PMD harus mengusut penyebab tidak dibayarkannya gaji anggota BPD hingga berbulan bulan tersebut. (efa/mbol)
